Penemuan Harta Karun Cirebon

Perburuan Harta Karun yang dilakukan oleh PT Paradigma Putra Sejahtera rupanya telah membuahkan hasil. Setelah menemukan cara untuk mencari data arkelogi bawah laut dengan melakukan Ekskarvasi dan Snorkel berupa keterampilan selam, penggalian, pengangkatan dan pemindahan temuan. Perburuan ini diawas ketat oleh Menteri Kebudayaan dan TNI AL. Diperkirakan 30 orang meliputi, nahkoda, penyelam, koki, bagian pembersih yang bekerja dalam perburuan ini. Setelah melakukan penyelaman yang dikomandani oleh Luc Heymans seorang ahli penyelam akhirnya telah menemukan Harta Karun di sebuah Kapal yang karam. Kapal ini diperkirakan telah hidup di 969 dan 971 yang berfungsi sebagai alat transportasi perdagangan pada zaman itu dan diperkirakan kapal ini bekas peninggalan Cina. Sebanyak 270 ribu artefak berhasil ditemukan.


Penyelam arkeolog asal belgia, Luc Heymans mengaku telah melakukan penyelaman sebanyak 22.000 kali untuk mengangkat benda-benda artefak tersebut. Artefak tersebut berupa Rubi, Permata dari Dinasti Fatimiyah, Perhiasan Emas, Guci, sarung golok emas, Kristal dan Piring. Permata yang sangat besar dan diperkirakan bekas peninggalan Dinasti Fatimiyah ini telah ditemukan 24 keping. Seorang Ahli menyebutkan bahwa Permata Dinasti Fatimiyah hanya ada 40 keping di dunia ini. Jika benar, maka permata itu sungguh barang yang tak ternilai harganya. Dikabarkan hasil temuan itu telah dilelang namun belum ada peminat serius untuk membeli barang-barang berharga tersebut. Namun sejumlah pihak, diantaranya Sultan Cirebon melakukan penolakan atas pelelangan dengan cara menyurati Presiden. Menurut Cik Jero, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata menyebutkan “Tidak perlu ada yang kecewa atas pelelangan ini karena hasil temuan ini bukanlah bekas peninggalan Indonesia namun peninggalan Cina yang terlihat dari hasil temuan yang terukirkan tulisan-tulisan cina”. Pelelangan ini dibuka dengan penawaran dibuka sebesar Rp.720 Miliar. Harga yang besar untuk penemuan yang sangat besar pula. Hingga kini, keputusan pelelangan atau tidak masih dipertimbangkan oleh pemerintah termasuk Presiden.

Artikel Terkait: